KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini menjadi langkah nyata Pemkab Gresik dalam memperluas akses kepemilikan rumah bersubsidi bagi warga yang membutuhkan.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, pada Jumat (24/10).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Asluchul Alif, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) Didyk Choiroel.
Ratusan peserta dari beragam latar belakang hadir mulai dari ASN, pelaku UMKM, buruh, guru, nelayan, pengemudi ojek online, hingga asosiasi pengembang perumahan. Kehadiran lintas profesi ini menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap program pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan.
Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan, kebijakan pembebasan BPHTB merupakan bentuk keberpihakan Pemkab Gresik kepada masyarakat kecil, khususnya mereka yang selama ini terkendala biaya awal untuk memiliki rumah.
“Banyak masyarakat kita yang ingin punya rumah, tapi terkendala biaya di awal, terutama BPHTB. Karena itu, Pemkab Gresik mengambil langkah tegas untuk menggratiskan BPHTB sebesar 5 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Harapannya, ini bisa meringankan beban mereka dan semakin banyak warga Gresik yang bisa punya rumah sendiri,” ujar Bupati Yani.
Ia menambahkan, langkah tersebut juga merupakan dukungan terhadap program FLPP pemerintah pusat, yang menawarkan bunga tetap 5 persen selama 20 tahun bagi MBR.
“Program FLPP dari pemerintah pusat ini sangat baik, dan kami ingin memastikan masyarakat Gresik bisa ikut merasakan manfaatnya. Jadi, kami dukung penuh dengan kebijakan pembebasan BPHTB supaya akses rumah bersubsidi makin terbuka luas,” imbuhnya.
Kebijakan pembebasan BPHTB tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2025, yang secara resmi menghapus beban BPHTB sebesar 5 persen yang sebelumnya ditanggung masyarakat. Melalui aturan ini, warga MBR kini dapat memiliki rumah bersubsidi tanpa harus menanggung biaya tambahan di awal proses kepemilikan.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyoroti tanggung jawab moral para pengembang dalam menjaga kualitas rumah bersubsidi.
“Kami berharap para pengembang perumahan dapat jujur dalam membangun rumah yang layak huni, bukan sekadar mengejar keuntungan. Kualitas hunian adalah hak dasar masyarakat yang harus dijaga,” katanya.
Dari pemerintah pusat, Sekjen KemenPKP Didyk Choiroel memberikan apresiasi atas langkah progresif Pemkab Gresik yang dinilai selaras dengan visi nasional pembangunan perumahan.
“Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo terus didorong. Tahun ini pemerintah menargetkan 350.000 unit, meningkat dari 220.000 unit tahun sebelumnya. Jawa Timur, termasuk Gresik, menjadi salah satu wilayah dengan serapan FLPP yang masih rendah, dan kami berharap ke depan angka tersebut dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memeriksa legalitas dan ketersediaan rumah bersubsidi melalui laman resmi sikumbang.kemenperin.go.id, guna memastikan transaksi yang aman dan transparan.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Gresik menegaskan komitmennya dalam mendukung program perumahan nasional sekaligus mendorong terwujudnya keadilan akses hunian bagi masyarakat kecil.
Pembebasan BPHTB bukan hanya soal keringanan biaya, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat fondasi kesejahteraan warga Gresik melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.(*)
