KabarBaik.co-Imbas ketegangan di Timur Tengah menyusul serangan balasan Iran ke Israel, diprediksi akan mengerek harga minyak mentah dunia. Bahkan, diperkirakan kenaikannya bisa jauh melampaui asumsi yang dipatok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yakni, USD 82 per barel.
Dilansir dari Investing.com, Selasa (16/4), harga minyak dunia acuan Brent berjangka untuk kontrak Juni 2024, menguat 0,02 persen ke level USD 90,41 per barel. Kemudian, minyak dunia acuan WTI untuk kontrak Mei 2024. naik 0,26 persen menjadi USD 85,89 per barel.
Harga minyak boleh jadi melonjak hingga USD 100 per barel setelah Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel, yang memicu kekhawatiran akan perang regional. Maklum, Iran adalah salah satu sentral sumber daya minyak. Produsen minyak terbesar ketiga di kartel organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi (OPEC).
Kenaikan harga minyak mentah itu pun membuat subsidi di sektor energi akan meningkat. Terutama bahan bakar minyak (BBM). Situasi ini berpotensi jadi beban baru fiskal Indonesia. Sejumlah ekonom pun menilai, kenaikan harga BBM Subsidi sulit terelakkan, bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu lama.
Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM Subsidi. Sebab, pihaknya menilai timing waktunya sangat tidak tepat. Terutama bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah.
’’Karena Maret kemarin puasa, April Lebaran, Mei anak sekolah-ujian, dan Juni pendaftaran sekolah. Belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” ujar LaNyalla dalam siaran yang diterima, Selasa (16/4).
Momen Ramadan dan Lebaran, lanjut dia, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar.
“Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa atau mahasiswa baru atau kenaikan kelas. Jadi, pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,” imbuhnya.
LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda. Selanjutnya, dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan imbas kenaikan harga minyak mentah dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama.
“Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi, tugas pemerintah adalah mencari jalan keluar, yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya. (*)
