KabarBaik.co, Jakarta- Perbedaan pandangan muncul antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terkait rencana untuk mengakhiri perang dengan Iran, KAN melaporkan pada Kamis (26/3).
Menurut laporan lembaga penyiaran publik Israel itu, perselisihan berpusat pada tiga isu utama: masa depan program rudal balistik Iran, transfer uranium yang telah diperkaya ke Badan Energi Atom Internasional, dan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran.
Pada Rabu, sejumlah laporan menyebutkan bahwa usulan 15 poin dari AS untuk menghentikan perang telah disampaikan ke Iran melalui Pakistan. AS juga dikabarkan mempertimbangkan gencatan senjata sementara selama satu bulan untuk membuka jalan bagi perundingan.
Mengutip seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya, kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan pada Kamis bahwa Iran secara resmi telah menyampaikan tanggapan terhadap usulan AS tersebut melalui mediator.
Tanggapan itu mencakup tuntutan untuk menghentikan serangan dan pembunuhan di semua front, jaminan tidak akan terjadi perang lagi, kompensasi, dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz, kata pejabat tersebut.
Sementara itu, KAN yang mengutip sumber politik di Israel menyebutkan bahwa pembicaraan AS-Israel masih berlangsung dan ada kemungkinan usulan AS tersebut akan diubah.
Seorang sumber di Israel juga mengatakan Iran “sudah menggunakan bahasa perang tahap akhir,” sambil terus mengajukan tuntutan signifikan dalam kontak yang sedang berlangsung.
Sumber tersebut menambahkan ada kekhawatiran di Israel bahwa Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mendorong gencatan senjata sementara guna bernegosiasi dengan Iran.
Kemungkinan pertemuan antara pejabat AS dan Iran belum ditetapkan waktunya meski ada laporan tentang upaya mediasi oleh Pakistan.
AS dan Israel terus melancarkan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari, yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke Israel serta wilayah-wilayah yang menampung aset militer AS di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk. (*/Antara)
