KabarBaik.co, Jember – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Jember mempertegas larangan penggunaan fasilitas negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Melalui Surat Edaran (SE) Bupati Jember tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi, seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Jember diinstruksikan untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik lebaran.
Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait) menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga integritas serta menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sudah ada pelarangan yang jelas, termasuk dari KPK. Karena ini instruksi pemerintah pusat, otomatis kita di daerah wajib mengikuti dan mengawal pelaksanaannya,” ujar Gus Fawait, Rabu (18/3).
Gus Fawait menekankan bahwa kendaraan dinas eksklusif disediakan untuk menunjang pelayanan publik dan tugas kedinasan. Penggunaan fasilitas negara di luar kepentingan tersebut dinilai mencederai etika birokrasi.
Untuk mengawal kebijakan ini, Bupati telah menginstruksikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah guna mensosialisasikan SE tersebut ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini diharapkan menjadi pengingat kolektif bagi ASN agar tetap menjunjung tinggi kejujuran di tengah momentum hari raya.
Selain larangan mudik dengan mobil dinas, Pemkab Jember juga tengah menggencarkan budaya efisiensi anggaran.
Menurut Gus Fawait, efisiensi ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan upaya membangun mentalitas birokrasi yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Kami ingin memberi contoh bahwa fasilitas negara harus digunakan secara efisien. Momentum Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk memperkuat nilai kesederhanaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas,” tambahnya.
Melalui ketegasan ini, Pemerintah Kabupaten Jember berharap para ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (*)
