KabarBaik.co, Jember – Situasi fiskal yang menantang akibat kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk bergerak cepat.
Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, mendorong Bupati beserta tim anggaran untuk segera melakukan penataan ulang program prioritas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ayub menilai kondisi saat ini hampir serupa dengan masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah harus lincah dalam melakukan reallokasi anggaran.
“Bupati harus segera bertemu dengan tim anggaran dan Badan Anggaran (Banggar) untuk menata ulang program. Mana yang skala prioritas, mana yang tidak. Perlu ada reallokasi karena adanya pemotongan dari pusat,” ujar Ayub, Selasa (31/3).
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pengelolaan aset daerah. Cak Ayub meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menginventarisir seluruh aset milik Pemkab Jember, terutama aset-aset yang selama ini tidak produktif atau tidur.
Menurutnya, daripada aset berupa bangunan atau lahan mangkrak, lebih baik dikerjasamakan dengan pihak swasta agar menjadi sumber PAD baru.
“Kalau ada gedung mangkrak, sewakan saja ke pihak swasta. Lihat pertumbuhan kafe di Jember sekarang, itu bisa jadi peluang. Begitu juga dengan lahan pertanian yang tidak jelas pengelolaannya, harus diinventarisir ulang agar tidak berpindah tangan secara ilegal,” tegasnya.
Langkah antisipatif ini dinilai penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Apalagi dengan adanya potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok yang dapat menekan ekonomi warga.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga fiskal daerah agar kebijakan strategis, seperti pengangkatan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), tetap berjalan tanpa kendala anggaran.
“Tugas Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sekarang adalah memastikan target retribusi tidak bocor. Kita tidak bisa hanya mengandalkan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat,” pungkasnya.
Dengan optimalisasi aset dan pengetatan target pendapatan, diharapkan Pemkab Jember memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. (*)
