KabarBaik.co– Komunitas Peduli Sungai (KPS) Bengawan Solo Hilir menggelar diskusi kolaboratif dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menangani sampah dan banjir di Desa Meluwur, Kabupaten Lamongan, Senin (13/1). Acara ini dihadiri oleh 80 peserta dari berbagai pihak.
Dalam diskusi kolaboratif ini, melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Dinas PU SDA Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa Meluwur, Hanze University Netherlands, Universitas Islam Lamongan, dan KPS&KPW Bengawan Solo Hilir.
Diskusi ini bertujuan untuk menguatkan kolaborasi dalam menangani sampah dan banjir. Serta mendorong partisipasi aktif masyarakat maupun KPS dalam solusi ramah lingkungan dengan membangun kawasan merdeka sampah.
Diskusi ini dibuka oleh Yosi selaku Ketua Sekber Bengawan Solo Hilir. “Permasalahan utama di Bengawan Solo ini adalah banjir, sampah, dan eceng gondok,” ucap Yosi dalam sambutannya.
Ketua Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Gunadi menyampaikan bahwa setidaknya ada empat titik banjir yang ada di Lamongan yaitu Kota Lamongan, Babat, Pantura, dan Bengawan Jero.
“Dengan adanya 26 KPS yang ada di hilir Bengawan Solo bisa muncul secara sukarela untuk pengendalian banjir dan sampah,” ujarnya.
Sementara Tonis Afrianto, Pegiat Zero Waste ECOTON menekankan pentingnya kawasan merdeka sampah sebagai salah satu solusi menangani banjir.
“Indonesia masih menghadapi permasalahan sampah yang hanya ditumpuk. Hanya 9,14 persen masyarakat yang memilah sampah. Seharusnya masalah sampah bisa dikelola dari rumah sehingga tidak ada yang buang sampah disungai sebagai salah satu penyebab banjir,” urainya.
Prof. Floris Boogaard dari Hanze University Netherlands juga turut hadir dan menyampaikan adaptasi krisis iklim dan pencegahan banjir dengan nature-based solutions yang ada di Belanda.
“Solusi utama adalah mendengarkan masyarakat lokal, harus berdiskusi dengan masyarakat dengan pendekatan yang melibatkan peneliti lain dan masyarakat lokal. Solusi sederhana, low cost dan memperhatikan aspek lingkungan bisa jadi lebih efektif daripada yang lebih mahal tapi belum efektif dan solusi atas permasalahan tersebut bukan hanya dengan grey infrastucture, melainkan juga green infrastructure,” tukasnya.
Senada dengan hal tersebut, Zaini, perwakilan dari Sekber KPS Lamongan menyampaikan bahwa masyarakat harus tetap dirangkul untuk kolaborasi. “Kolaborasi antarpihak diperlukan untuk menangani banjir dan sampah secara regional,” tegasnya. Pernyataan ini juga disetujui oleh KPW Sekber Kabupaten Gresik, Sudarto.
Acara ini juga mencakup praktik monitoring kualitas air Bengawan Solo bersama KPS/KPW untuk mengetahui kondisi air sungai saat ini. (*)
