KabarBaik.co – Banjir masih menjadi permasalahan tahunan di Sidoarjo akibat buruknya sistem drainase dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo dari Fraksi NasDem, Muh. Zakaria Dimas Pratama, menilai bahwa penanganan banjir harus dilakukan dengan kebijakan yang lebih sistematis. Salah satunya dengan meningkatkan anggaran untuk infrastruktur dan pengelolaan sampah agar solusi yang diterapkan dapat berdampak jangka panjang.
Menurut Dimas, salah satu faktor utama yang memperparah banjir adalah kebiasaan masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai.
“Anggaran pengelolaan sampah di Sidoarjo saat ini hanya 0,44 persen dari APBD, sementara timbulan sampah pada 2023 mencapai 313 ribu ton, di mana 36 persen di antaranya tidak terkelola dengan baik. Sampah yang menumpuk ini akhirnya menyumbat saluran air dan memperparah banjir saat musim hujan,” jelasnya, Selasa (11/02).
Sebagai langkah konkret, Dimas mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki ekskavator sendiri yang dapat digunakan secara rutin untuk membersihkan sedimentasi dan sampah di sungai, bukan hanya ketika musim hujan tiba. Selain itu, ia juga mendorong pembentukan kader lingkungan di tingkat RT yang bertugas mengawasi kebersihan sungai dan lingkungan sekitar.
“Masyarakat sering kali baru bergerak ketika banjir sudah terjadi, bukan sebagai upaya pencegahan. Jika bisa, ini menjadi gerakan masyarakat yang berkelanjutan (movement society), bukan hanya saat musim hujan atau ketika terjadi banjir,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perlu ada kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan secara rutin agar dampak banjir bisa diminimalkan.
Selain sampah, kondisi drainase yang tidak memadai juga menjadi penyebab utama banjir di Sidoarjo. Dimas mengkritisi banyaknya pengembang perumahan yang membangun saluran drainase di bawah standar, sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sidoarjo akan memperketat pengawasan terhadap developer agar sistem drainase yang dibangun benar-benar dapat mengalirkan air dengan baik dan mengurangi risiko banjir.
Dampak banjir yang terus terjadi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Dimas menilai genangan air yang berkepanjangan membuat jalan beraspal lebih cepat rusak dan berlubang, yang dapat membahayakan pengendara.
“Untuk mengatasi hal ini, saya mendorong program betonisasi jalan secara berkala agar lebih tahan lama terhadap genangan air,” imbuhnya.
Meskipun saat ini Satgas perbaikan jalan sudah berjalan, cakupan perbaikannya masih terbatas akibat keterbatasan tenaga kerja dan anggaran.
Dimas juga menyoroti kurangnya tempat penampungan air sementara (bozem) di titik-titik rawan banjir. Menurutnya, pembangunan bosem harus diperbanyak pada tahun 2025 dan 2026 sebagai solusi untuk menampung air hujan sebelum meluap ke pemukiman warga. Dengan adanya boxem, aliran air dapat dikendalikan sehingga banjir dapat diminimalkan.
Dengan berbagai langkah ini, Dimas berharap permasalahan banjir di Sidoarjo dapat dikurangi secara signifikan. “DPRD Sidoarjo terus mendorong agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)
