KabarBaik.co – Pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali masih belum bisa dipastikan. PT. Raputra Jaya sebagai pemilik kapal juga masih belum bisa memberikan jawaban tegas.
“Ini masih kami meetingkan,” kata Wakacab PT Raputra Jaya, Delnov Nababan usai rakor penutupan SAR di Pelabuhan Ketapang, Senin (21/7).
Disebutkan oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) biaya pengangkatan bisa mencapai sekitar Rp 60 miliar. Ditanya kesanggupan biaya pengangkatan itu, Delnov mengklaim bila biaya pengangkatan akan ditanggung oleh asuransi.
“Karena kita sudah ada asuransinya, kita ke asuransi, tahu kita seperti itu (dibiayai sepenuhnya oleh asuransi),” imbuhnya.
Namun Delnov pun belum bisa memastikan kapan proses itu akan dilakukan.
Sementara itu Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono mengatakan sesuai aturan kapal tenggelam wajib diangkat. Apalagi bila bangkai kapal berada di kedalaman kurang dari 100 meter.
Sementara posisi KMP Tunu Pratama Jaya, sesuai pencitraan bawah air posisi bangkai sekitar 49 meter di bawah air.
“Sesuai aturan kalau bangkai berada di alur (jalur perlintasan kapal) wajib diangkat dalam waktu 100 hari, kalau di luar alur maksimal 6 bulan,” kata Soerjanto.
Sementara Direktur KPLP, Hendi Ginting mengatakan pengangkatan bangkai kapal, menjadi tanggung jawab perusahaan pemilik dan asuransinya. Proses tersebut tetap di bawah pengawasan KLKP.
“Pekerjaan pengangkatan butuh teknik yang sangat tinggi. Untuk mencari bangkai saja sangat sulit, apalagi untuk mengangkat,” ujarnya.
Menurut Hendri, kapal yang tenggelam di area pelayaran wajib diangkat berdasarkan undang-undang yang ada. Namun, dalam catatan kejadian kapal tenggelam di Selat Bali, belum pernah bangkai dapat diangkat ke daratan.
“Kami akan berupaya dengan sangat maksimal, sesuai dengan ketentuan yang ada,” tambah dia.
