KabarBaik.co, Banyuwangi – Gapasdap dan Aptarindo mendesak pemerintah segera membangun dermaga tambahan di lintasan Ketapang – Gilimanuk.
Menurut mereka penambahan dermaga ini menjadi kebutuhan mendesak seiring kemacetan panjang yang rutin terjadi dan seiring rencana tersambungnya jalur Tol Probowangi yang diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang.
Dewan Pimpinan Pusat GAPASDAP melalui Ketua Umum Khoiri Soetomo menilai persoalan utama kemacetan yang terjadi di lintasan Ketapang – Gilimanuk bukan pada jumlah kapal. Melainkan keterbatasan dermaga.
“Kemacetan penyeberangan bukan karena kapal kurang, tapi dermaga yang tertinggal,” kata Khoiri, Selasa (31/3).
Ia mengungkapkan, di lintasan Ketapang–Gilimanuk terdapat sekitar 56 kapal, namun kapasitas ideal operasi hanya sekitar 28 kapal per hari. Artinya banyak kapal harus menunggu giliran.
“Saat dipaksakan beroperasi lebih banyak, waktu tunggu sandar justru semakin lama dan kapal lebih banyak mengapung,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan trip kapal menurun dan penumpang mengalami ketidaknyamanan. Utilisasi kapal tidak maksimal dan pengguna jasa ikut terdampak.
Gapasdap juga menilai sistem operasional saat ini belum optimal karena kebijakan yang kaku dan infrastruktur pelabuhan yang belum memadai.
“Pendekatan ke depan harus lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis kondisi real-time,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan dermaga harus menjadi prioritas nasional untuk mengatasi persoalan berulang di pelabuhan penyeberangan.
“Kalau tidak segera dilakukan, kita hanya tinggal menunggu bom waktu kemacetan di mulut pelabuhan setiap musim liburan,” tegas Khoiri.
Sementara itu, Ketua DPC Aptarindo Banyuwangi, Selamet Barokah, mengatakan antrean panjang yang terus berulang dan dinilai merugikan masyarakat serta pelaku logistik.
Menurut Selamet, kemacetan berkepanjangan membuat distribusi logistik terhambat, konsumsi BBM menjadi tidak efisien, dan sopir terpaksa menyalakan mesin kendaraan berjam-jam saat mengantre di jalan maupun menunggu naik kapal.
“Dampak antrean tidak hanya dirasakan sopir logistik, tetapi juga masyarakat luas karena keterlambatan distribusi berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok serta menurunkan nilai ekonomis barang, terutama muatan yang mudah rusak,” kata dia.
Selain itu, sopir juga menghadapi risiko kerugian tambahan akibat barang terlambat, rusak, hilang, hingga potensi klaim dari pemilik muatan karena terlalu lama tertahan di jalur menuju pelabuhan.
Selain itu, Selamet menilai kondisi kapal yang harus menunggu sandar selama dua hingga tiga jam di laut akibat keterbatasan dermaga. Menurutnya, banyaknya kapal yang “mengapung” tersebut berisiko memunculkan persoalan baru, termasuk potensi kecelakaan laut.
Ia meminta pemerintah segera menghadirkan solusi nyata berupa roadmap penambahan dermaga, mulai dari jadwal pengerjaan hingga peningkatan kapasitas pelabuhan.
Desakan itu dinilai semakin mendesak seiring rencana tersambungnya jalur Tol Probowangi yang diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban kemacetan berulang. Pemerintah harus segera hadir dengan tindakan nyata agar antrean panjang tidak terus menimbulkan kerugian bagi seluruh masyarakat,” kata Selamet.
