KabarBaik.co – Dinas Sosial Bojonegoro menerapkan kebijakan pemasangan stiker bagi keluarga penerima bantuan sosial (bansos). Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya perbaikan dan transparansi data kemiskinan agar masyarakat dapat melihat sekaligus mengevaluasi ketepatan data penerima bansos di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menjelaskan bahwa penempelan stiker bukan bertujuan untuk memberi label negatif, melainkan sebagai instrumen pendataan.
Agus mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Menurutnya, data kemiskinan bersifat dinamis karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah. “Dalam DTSEN terdapat 10 desil atau peringkat kesejahteraan keluarga. Desil 1 hingga 5 berpotensi menerima bantuan sosial. Data tersebut dapat diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemasangan stiker bukan hal baru. Sejumlah daerah seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Gunungkidul lebih dahulu menerapkannya sebagai upaya mempermudah pendataan serta memastikan bansos tepat sasaran.
Di Bojonegoro, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan peningkatan transparansi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) yang bersumber dari musyawarah desa. Data yang digunakan saat ini merupakan data semester I tahun 2025 dan masih dievaluasi untuk diselaraskan dengan berbagai program bantuan pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini murni untuk perbaikan data ke depan. Tidak ada data yang seratus persen akurat, termasuk DTSEN. Yang terpenting adalah upaya kita untuk terus memperbaiki,” tegasnya.
Agus menyebutkan, terdapat sekitar 200 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) pada desil 1 hingga 5 yang berpotensi menerima bansos. Dari jumlah itu, 50.987 KPM telah dipasangi stiker. Bagi warga yang menolak pemasangan stiker, Dinsos tetap mencatatnya sebagai bahan evaluasi.
Pemasangan stiker juga dinilai memudahkan petugas melakukan verifikasi lapangan. Data tersebut diintegrasikan dengan Damisda, RDKK pupuk, dan Universal Health Coverage (UHC). Ke depan, Pemkab Bojonegoro berencana menyiapkan layanan call center sebagai sarana pengaduan dan klarifikasi data bagi masyarakat.
Selain itu, Agus menekankan bahwa bansos bersifat sementara. Pemerintah daerah juga mendorong program pemberdayaan agar masyarakat dapat naik kelas kesejahteraan. “Kami ingin angka kemiskinan menurun. Bantuan tidak hanya berupa uang, tetapi juga bantuan usaha seperti program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri) dan program lainnya,” pungkasnya. (*)
