KabarBaik.co – Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro (Kajari) Bojonegoro Puji Martopo optimistis pada 2025 ini bakal minim terjadi penyimpangan anggaran pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan usai dilakukan sosialisasi percepatan penyaluran dana transfer ke desa 2025 dan kebijakan pengalokasian BKKD.
Menurut Muji, minimnya penyimpangan tersebut dikarenakan regulasi berikut kebijakan di era pemerintah Setyo Wahono-Nurul Azizah sudah lebih baik dari pada era sebelumnya. Khususnya tentang pengelolaan DD atau BKKD. Pasangan Wahono-Nurul diyakini bakal membawa iklim bersih bagi Pemkab Bojonegoro, termasuk di tingkat desa.
“Saya yakin pada 2025 di zaman bupati dan wabup baru ini tidak ada penyimpangan (DD atau BKKD) lagi,” ujar Muji, Rabu (19/3).
Mantan Asisten Intelijen (Astel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ini juga mewanti-wanti agar para kades di Bojonegoro mengubah paradigma tentang DD atau BKKD yang diterima. “Mari beparadigma bahwa DD atau BKKD adalah milik desa, bukan milik perseorangan,” tegas Muji.
Pada 2025 ini, Kabupaten Bojonegoro menggelontorkan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp 288 miliar untuk pembangunan infrastruktur di 430 desa di Kabupaten Bojonegoro. Sementara, pada 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro batal mencairkan dana BKKD karena dianggap belum memenuhi regulasi.
Sementara pada 2022 dan 2023, sejumlah kepala desa tersangkut kasus korupsi penyelewengan BKKD termasuk kasus korupsi pengadaan mobil siaga yang kini telah memasuki masa sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya. (*)
