KabarBaik.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu Selamatkan Demokrasi menyuarakan tuntutan mereka kepada Bawaslu Kota Malang menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Tuntutan itu disampaikan di depan gedung Bawaslu, Kota Malang, Jumat (22/11).
Koordinator aksi Koalisi Rakyat Bersatu Selamatkan Demokrasi, Rolis Sembiring mengatakan, dipilihnya Bawaslu Kota Malang sebagai lembaga yang menampung aspirasi dan tuntutan mahasiswa karena lembaga tersebut merupakan pengawas pelaksanaan pilkada.
“Kita melihat adanya temuan di Kota Malang dalam pelaksanaan pilkada ini, baik itu politik uang, bagi-bagi sembako atau memilih calon tertentu. Begitu juga aparat yang tidak netral,” tegas Rolis di depan puluhan massa aksi.
Rolis menegaskan, mahasiswa mendesak agar penyelenggara pilkada menjalankan politik dengan bersih. Pihaknya merasa prihatin atas kondisi dan proses pilkada yang berlangsung saat ini.
“Karena kita cinta Kota Malang. Kita ingin pilkada yang bersih, pilkada yang jujur. Maka, kita sampaikan tiga poin tuntutan. Pertama, bebas dari politik uang. Kemudian, kedua, bebas dari pembagian sembako. Dan, ketiga, bebas dari aparat yang tidak netral,” ujarnya.
Menanggapi datangnya puluhan mahasiswa, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih menjalankan proses penanganan pelanggaran pilkada yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
“Sampai hari ini sudah kami laksanakan atas dasar peraturan dan perundang-undangan. Melalui pembuktian, kita sudah menerima 11 laporan dan sampai sekarang masih kita proses,” jelas Hasbi.
Hasbi berharap seluruh mahasiswa ikut terlibat dalam mengawasi jalannya pilkada di Kota Malang. “Tentunya kami juga menolak money politic apapun bentuknya. Dan kami akan menindak tegas. Saya berterimakasih kepada mahasiswa, tetap berjuang untuk mengawal pilkada serentak 2024,” tegasnya. (*)
