KabarBaik.co- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik disahkannya Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah. Perubahan itu antara lain menetapkan penyelenggaraan haji dan umrah tidak lagi di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Namun, akan ditangani oleh kementerian khusus, yang bukan lagi badan.
Pria yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itupun mendorong agar Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelanggara (BP) Haji saat ini sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah pertama. Langkah tersebut penting agar persiapan haji 2026 tidak terganggu.
“Kami dukung agar nanti Presiden melantik Kepala dan Wakil Kepala BP Haji menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji. Keduanya sudah memahami amanat, visi, serta soliditas internal lembaga yang sangat dibutuhkan menghadapi persiapan haji 2026 yang sudah mulai berjalan,” ujar Hidayat di Jakarta dilansir dari laman resmi MPR, Rabu (3/9).
Hidayat menilai, KH Muhammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Kepala BP Haji dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala BP Haji memiliki rekam jejak keumatan sekaligus representasi dua ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. “Dengan latar belakang tersebut, mereka berdua punya kapasitas untuk melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Haji dan Umrah,” katanya.
Dia juga mengapresiasi Presiden Prabowo yang sebelumnya telah menerbitkan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji, dan kini mendukung penguatan kelembagaan melalui RUU Perubahan Haji yang disahkan DPR pada 26 Agustus 2025.
“Alhamdulillah, DPR berhasil menyelesaikan RUU tepat waktu sehingga status kelembagaan BP Haji meningkat menjadi kementerian. Maka wajar bila yang memimpin nanti sosok kompeten dan sudah membuktikan diri, yakni pimpinan BP Haji sekarang,” jelasnya.
Dia mengingatkan, Indonesia setiap tahun memberangkatkan lebih dari 220 ribu jamaah dengan biaya penyelenggaraan mencapai Rp 20 triliun. Ke depan, seiring visi Saudi 2030, jumlah kuota haji Indonesia diperkirakan terus bertambah. Karena itu, lanjut Hidayat, penyelenggaraan haji membutuhkan kementerian khusus yang profesional, solid, dan visioner.
“Harapan umat jelas, agar penyelenggaraan haji ke depan lebih baik dan profesional. Dengan Kementerian Haji yang dipimpin Gus Irfan dan Dahnil, kita optimistis bisa memenuhi keinginan Presiden Prabowo sekaligus umat Islam Indonesia,” pungkasnya. (*)
