KabarBaik.co, Jakarta – Kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian Indonesia kembali megemuka. Hampir separuh ekonom yang disurvei menilai kondisi ekonomi nasional saat ini memburuk dibandingkan tiga bulan sebelumnya, menurut hasil Survei Ahli Ekonomi Semester I 2026 yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI).
Dalam survei tersebut, 41 dari 85 ekonom (48 persen) menyatakan kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Rinciannya, 35 ekonom menilai kondisi lebih buruk dan 6 ekonom menilai jauh lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara itu, 32 responden (38 persen) menilai kondisi ekonomi tidak berubah dalam tiga bulan terakhir. Hanya 12 ekonom (14 persen) yang menilai kondisi ekonomi membaik.
“Rata-rata respons sebesar -0,39 mencerminkan kecenderungan para ahli yang menilai perekonomian sedang memburuk atau stagnan, dengan skor keyakinan yang tinggi sebesar 7,37 dari 10,” tulis laporan Survei LPEM Ahli Ekonomi Semester I 2026 yang dikutip Minggu (15/3).
Tim peneliti LPEM UI menyebut temuan tersebut konsisten dengan survei sebelumnya pada Oktober dan Maret 2025. Artinya, dalam tiga survei berturut-turut selama 18 bulan, para ahli itu masih menilai kondisi ekonomi Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang berarti.
Tekanan inflasi Makin Terasa
Selain penilaian terhadap kondisi ekonomi secara umum, para ekonom juga melihat tekanan inflasi semakin meningkat dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Sebanyak 57 dari 85 responden (67 persen) menilai inflasi meningkat, 23 responden (27 persen) menilai inflasi tidak berubah, sedangkan hanya 5 responden (6 persen) yang menilai tekanan inflasi mereda.
Rata-rata respons tercatat sebesar +0,71, meningkat dibandingkan survei sebelumnya yang berada di angka +0,47. Skor keyakinan responden terhadap penilaian tersebut mencapai 7,60 dari 10.
Menurut laporan tersebut, meningkatnya tekanan inflasi berpotensi menggerus daya beli masyarakat, karena harga barang dan jasa cenderung naik.
Pasar Tenaga Kerja Masih Lesu
Para ekonom juga menilai kondisi pasar tenaga kerja masih lemah. Sebanyak 44 dari 85 responden (56 persen) menyatakan pasar tenaga kerja semakin ketat dibandingkan tiga bulan lalu. Sebanyak 30 responden (35 persen) menilai kondisi pasar tenaga kerja tidak berubah, sementara hanya 11 responden (13 persen) yang menilai kondisi pasar tenaga kerja mulai melonggar. Rata-rata respons tercatat sebesar -0,55, dengan skor keyakinan responden 7,46 dari 10.
Pelemahan pasar tenaga kerja biasanya berkaitan dengan meningkatnya pengangguran dan lambatnya pertumbuhan upah, yang pada akhirnya dapat menekan pendapatan rumah tangga. “Dengan memburuknya kondisi ekonomi dan inflasi yang lebih tinggi, stagflasi bisa menjadi ancaman nyata bagi perekonomian,” tambah laporan tersebut.
Lingkungan Bisnis Negatif
Penilaian negatif juga terlihat pada kondisi lingkungan bisnis. Sebanyak 38 responden (45 persen) menilai kondisi bisnis lebih buruk dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Selain itu, 14 responden (16 persen) menilai kondisi bisnis jauh lebih buruk. Sebanyak 25 responden (29 persen) menilai kondisi tidak berubah, sementara hanya 8 responden (9 persen) yang menilai lingkungan bisnis membaik.
Rata-rata respons tercatat sebesar -0,67 dengan skor keyakinan 7,66 dari 10, lebih rendah dibandingkan hasil survei sebelumnya yang berada di angka -0,45. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sentimen bisnis yang sempat muncul sebelumnya tidak bertahan lama.
Secara umum, laporan tersebut menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berada pada jalur yang sama dengan survei sebelumnya, dengan perubahan yang relatif kecil pada sebagian besar indikator.
Namun, satu indikator yang menunjukkan perubahan cukup signifikan adalah meningkatnya tekanan inflasi. “Para ahli semakin meyakini bahwa tekanan inflasi terus meningkat belakangan ini, dengan hasil statistik yang signifikan mencerminkan keyakinan yang kuat di antara mereka,” tulis laporan tersebut.
Survei ini melibatkan ekonom dalam dan luar negeri yang dilakukan pada 24 Februari hingga 9 Maret 2026 melalui platform daring dengan melibatkan 85 ahli ekonomi sebagai responden. Para responden berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, lembaga penelitian, think tank, sektor swasta, serta organisasi dan institusi multinasional.
Mereka juga berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Jambi. Selain itu, survei juga melibatkan responden dari luar negeri, antara lain dari Australia, Inggris, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok. (*)
