KabarBaik.co – Perum Bulog Kantor Cabang Bojonegoro memastikan ketersediaan beras cadangan pemerintah (BCP) dalam kondisi aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 53.000 ton. Jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran hingga sekitar 10 bulan ke depan.
Kepala Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, mengungkapkan bahwa serapan gabah dan beras dari Januari hingga Agustus 2025 telah mencapai sekitar 48.700 ton setara beras. “Serapan gabah ini menjadi salah satu strategi Bulog untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menstabilkan harga di tingkat petani,” ujar Ferdian, Jumat (5/9).
Mengacu pada petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), lanjut Ferdian, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan melalui beberapa jalur. Antara lain pedagang pengecer di pasar rakyat, Koperasi Distributor Mitra Pangan (KDMP), Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama dinas dan instansi terkait, TNI/Polri, kios pangan binaan pemerintah daerah, Rumah Pangan Kita (RPK), BUMN pangan, dan kios binaan BUMN, hingga ritel modern non-grosir.
Harga tebus beras SPHP di pintu gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp 11.000 per kilogram dengan kemasan 5 kilogram. Penyalur diperbolehkan menjual kepada konsumen akhir dengan harga maksimal sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp 12.500 per kilogram. “Setiap konsumen hanya dapat membeli maksimal dua bungkus atau 10 kilogram per orang,” jelas Ferdian.
Meski stok aman, Bulog Bojonegoro mengakui masih ada sejumlah kendala. Salah satunya terkait proses verifikasi mitra penyalur agar sesuai dengan juknis Bapanas. Karena itu, tiga langkah strategis telah disiapkan. Pertama, koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder untuk memaksimalkan sosialisasi, informasi, serta perencanaan penyaluran.
Kedua, lanjut Ferdian, menggandeng calon penyalur sesuai jalur distribusi yang ditetapkan. Ketiga, menyiapkan stok SPHP secara berkala sesuai kebutuhan harian maupun mingguan. Dia menegaskan, Bulog terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Forum tersebut rutin membahas serapan gabah petani, ketersediaan dan pemerataan stok, hingga program penyaluran baik di tingkat lokal maupun nasional. (*)
