KabarBaik.co – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyambangi kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Kunjungan ini dilakukan untuk menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sekaligus menegaskan komitmen KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di kawasan industri strategis nasional.
Kehadiran KPPU di IMIP juga merupakan respons atas berbagai isu dan kekhawatiran publik terkait potensi distorsi persaingan usaha, khususnya di sektor kepelabuhanan dan pertambangan. Kunjungan ini sekaligus menindaklanjuti dugaan praktik monopoli yang sebelumnya disoroti Kementerian Pertahanan dan Komisi VI DPR RI.
KPPU menilai kawasan industri terintegrasi seperti IMIP memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena mencakup kegiatan pertambangan, pengolahan mineral, hingga layanan kepelabuhanan. Keterhubungan antar-sektor tersebut dinilai berpotensi memunculkan praktik monopoli, oligopoli, maupun penguasaan layanan strategis apabila tidak dikelola dengan prinsip keterbukaan dan kesetaraan.
Dalam kegiatan sosialisasi, Ketua KPPU menekankan bahwa pelabuhan di kawasan industri bukan sekadar fasilitas penunjang logistik, melainkan simpul strategis dalam rantai pasok nasional yang berpengaruh langsung terhadap struktur pasar dan tingkat persaingan usaha.
“Pelabuhan merupakan simpul strategis rantai pasok. Jika akses dan layanannya tidak dikelola secara terbuka dan setara, maka risiko distorsi persaingan akan semakin nyata,” ujar Fanshurullah, Selasa (20/1).
Ia menjelaskan, di kawasan industri terintegrasi, layanan kepelabuhanan kerap beririsan langsung dengan kepentingan produksi dan distribusi. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan praktik integrasi vertikal, penguasaan layanan tertentu, hingga pengaturan akses yang tidak setara bagi pelaku usaha lain.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan mekanisme persaingan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
Selain sektor kepelabuhanan, KPPU juga menyoroti sektor pertambangan yang dalam kajiannya secara konsisten mencatat nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) terendah selama delapan tahun terakhir, termasuk pada pengukuran tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya tantangan struktural dalam menciptakan persaingan yang sehat di sektor tersebut.
“Pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan persaingan yang sehat. Konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar, baik bagi pelaku usaha lain maupun masyarakat,” tegasnya.
Dalam sosialisasi tersebut, KPPU menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari potensi monopoli jasa kepelabuhanan, kesetaraan akses layanan bagi pengguna jasa, transparansi penetapan tarif, hingga praktik perjanjian eksklusif yang dapat menutup peluang pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil.
Sebagai langkah preventif, KPPU mendorong pengelola kawasan dan pelaku usaha di IMIP untuk mengikuti program kepatuhan persaingan usaha. Program ini dinilai penting untuk memitigasi risiko pelanggaran sejak dini, sekaligus membangun tata kelola usaha yang berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Kehadiran KPPU di kawasan IMIP menjadi penegasan peran negara dalam memastikan bahwa efisiensi industri dan investasi strategis nasional tidak dicapai dengan mengorbankan keadilan pasar dan kepentingan publik. KPPU menegaskan akan terus mengawal penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat agar pembangunan industri nasional berjalan inklusif, efisien, dan berdaya saing.
