KabarBaik.co – Inspektorat Daerah Kota Blitar terus mempercepat penyelesaian berbagai laporan pengawasan yang harus dipenuhi sepanjang tahun ini.
Selain menjalankan pengawasan berbasis risiko yang telah disusun sesuai keputusan wali kota, instansi ini juga dtambah sejumlah tugas mandatori dari kementerian dan lembaga pusat.
Tugas tambahan tersebut membuat beban kerja pengawasan meningkat karena seluruhnya wajib diselesaikan dalam periode yang sama.
Inspektur Daerah Kota Blitar Ratih Dewi Indarti, menjelaskan bahwa jenis pengawasan yang harus dikerjakan tidak hanya bersumber dari perencanaan internal pemerintah daerah. Ada kewajiban lain yang datang dari kementerian lintas sektor yang harus dipenuhi.
“Kami tidak hanya melaksanakan pengawasan berbasis risiko yang telah ditetapkan. Kami juga melaksanakan pengawasan mandatori dari kementerian dan lembaga,” katanya, Jumat (21/11).
Ratih menyebut mandatori tersebut mencakup berbagai bidang strategis. Beberapa kementerian ikut memberikan tugas pengawasan khusus, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Dalam Negeri.
“Semuanya memberikan mandatori. Kementerian Keuangan, Kemendagri, semuanya harus direviu oleh inspektorat, termasuk MbG dan program strategis nasional,” tambahnya.
Karena sifatnya kewajiban, setiap dokumen harus melalui proses review sebelum dilaporkan kembali ke pemerintah pusat.
Hingga memasuki Oktober, jumlah laporan yang telah masuk dan tercatat di Inspektorat Kota Blitar mencapai sekitar 290 dokumen. Padahal, target total laporan pengawasan sepanjang tahun ini berada di angka 400 dokumen.
Meski demikian, Ratih memastikan jajarannya terus bekerja menuntaskan seluruh kewajiban.
“Kami tetap menyelesaikan pengawasan yang ada, baik yang berbasis risiko maupun mandatori,” ujarnya.(*)
