KabarBaik.co – Industri minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pakar ekonomi lingkungan IPB University, Aceng Hidayat, menilai manfaat industri migas belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar wilayah operasi.
Menurut dia, masih diperlukan perbaikan serius, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal, kejelasan pembagian manfaat ekonomi, serta perlindungan terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
“Pintu masuk utama agar industri migas benar-benar berdampak bagi masyarakat adalah penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan kelompok kelas menengah,” ujar Aceng di Jakarta, Selasa (30/12).
Ia menjelaskan, selama ini industri migas cenderung didominasi oleh tenaga kerja berkeahlian tinggi. Sementara itu, peluang bagi tenaga teknis menengah masih relatif terbatas, padahal kelompok ini memiliki potensi besar jika dibekali peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
Untuk itu, Aceng mendorong perusahaan migas berperan aktif membangun ekosistem pelatihan tenaga kerja lokal. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah pembentukan lembaga pendidikan atau pelatihan bersama oleh para investor migas guna menyiapkan tenaga teknis lokal dalam waktu relatif singkat, dengan standar kompetensi dan sertifikasi yang jelas.
“Jika para investor bersatu menyiapkan tenaga lokal hanya dalam beberapa bulan, lalu langsung diserap ke industri, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar dan langsung dirasakan masyarakat sekitar,” katanya.
Selain aspek ketenagakerjaan, Aceng juga menyoroti pentingnya penataan ulang skema kontraktual antara negara sebagai pemilik sumber daya alam dan investor sebagai pemanfaat. Ia menilai diskursus publik selama ini terlalu berfokus pada penerimaan pajak, padahal kejelasan skema bagi hasil atau profit sharing juga tak kalah krusial.
“Yang perlu dibuka ke publik adalah seberapa besar kemanfaatan nyata yang diterima negara dari setiap ekstraksi sumber daya alam. Bukan hanya dari pajak, tetapi juga dari skema bagi hasilnya,” ujarnya.
Dana dari pembagian hasil tersebut, lanjut Aceng, seharusnya dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan wilayah sekitar industri, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan hak dasar seperti akses terhadap air bersih, udara bersih, dan ruang hidup yang layak.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir. Pemberdayaan nelayan serta pengembangan usaha alternatif, seperti budidaya rumput laut, perikanan, dan wisata bahari, perlu terus didorong agar masyarakat tidak bergantung pada satu sumber pendapatan semata.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian nasional sejauh ini sudah nyata dan tidak perlu diragukan. Menurut dia, tantangan utama yang masih dihadapi adalah mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas energi.
Komaidi menjelaskan, dibandingkan pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan migas relatif memiliki dampak fisik yang lebih terbatas. Hal ini karena material yang diambil berbentuk cairan dan disalurkan melalui pipa, bukan melalui pembukaan lahan besar-besaran.
“Pada migas, yang diambil adalah cairannya. Sementara pertambangan mineral dan batu bara harus membuka lahan dan mengangkat material padat dalam jumlah besar,” katanya.
Meski demikian, Komaidi menegaskan bahwa setiap aktivitas ekstraksi sumber daya alam tetap memiliki dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah meminimalkan dampak tersebut melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Tidak mungkin tanpa dampak sama sekali. Namun, dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin, dan praktik baiknya sudah ada contohnya,” pungkasnya.
