KabarBaik.co – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bersama pimpinan DPRD terus mengupayakan penyelesaian konflik agraria, antara warga dengan TNI AL yang berada di Kecamatan Lekok dan Nguling. Salah satunya dengan mendatangi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta. Bupati dan pimpinan DPRD juga sebelumnya mendatangi anggota DPR RI dari beberapa fraksi.
Rombongan eksekutif dan legislatif itu diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo beserta jajaran. Rombongan menyampaikan tuntutan penyelesaian sengketa lahan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat mengatakan, kunjungan ke Jakarta dilakukan untuk menuntaskan persoalan sengketa tanah antara masyarakat dan TNI AL yang belum menemukan titik terang. Kehadiran pimpinan DPRD bersama bupati merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga.
“Kami menyampaikan langsung aspirasi dan kegelisahan masyarakat Lekok dan Nguling, Negara tidak boleh abai terhadap hak warga yang telah menempati dan mengelola lahan itu selama puluhan tahun,” kata Samsul.
Samsul menegaskan, penyelesaian konflik harus mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan, diperlukan klarifikasi status hukum tanah secara terbuka dan objektif, berbasis data historis serta yuridis. “Klarifikasi harus mencakup dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan lahan, hingga dasar penetapan aset negara oleh TNI AL,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi penyelesaian yang dialogis dan berkeadilan, tanpa pendekatan represif. “Kepentingan pertahanan negara harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara. Kami berkomitmen mengawal proses ini hingga ada solusi konkret dan final,” tegasnya.
Dalam pertemuan di Senayan, Bupati Rusdi berharap fraksi-fraksi di DPR RI bisa ikut mengawal penyelesaian konflik agraria warga Lekok dan Nguling. “Dengan kedatangan kita berharap ada hasil positif yang diberikan kepada warga, dengan dukungan dari wakil rakyat yang duduk di Senayan,” terangnya.
Diketahui konflik antara warga dengan TNI AL belakangan meruncing kembali dan beberapa kali warga menggelar aksi, seiring penolakan pembangunan Batalyon yang saat ini masih proses pembangunan. (*)
