KabarBaik.co, Nganjuk – Harga cabai rawit di Nganjuk menuju sepekan Ramadan ini terus melesat. Melesatnya harga cabai rawit yang menembus harga Rp 100 ribu per kg ini menjadi perhatian khusus saat rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bulan Februari 2026 yang digelar Kemendagri secara daring.
Rakor yang diikuti dari Ruang Rapat Planning Center Bappeda Nganjuk ini dipimpin Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro bersama jajaran perangkat daerah terkait membahas perkembangan inflasi nasional hingga minggu ketiga Februari 2026, di mana sejumlah komoditas strategis mengalami tekanan harga.
“Data yang disampaikan menunjukkan tren kenaikan harga cabai rawit yang cukup signifikan. Di awal Februari masih di kisaran Rp 61 ribu, namun dalam dua minggu ini meningkat hingga rata-rata Rp 90 ribu bahkan mendekati Rp 100 ribu. Ini tidak boleh kita anggap biasa,” tegas Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Handy ini, Selasa (24/2).
Komoditas yang menjadi perhatian utama selain cabai rawit adalah daging ayam ras, cabai merah, dan beras. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat akan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan. Hasil rakor tersebut juga dipergunakan sebagai peringatan dini agar daerah tidak lengah terhadap potensi lonjakan harga yang lebih besar.
Menurut Mas Handy, tingginya permintaan berpotensi memperbesar tekanan harga apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan intervensi yang tepat.
“Saat Ramadan, permintaan pasti naik. Ibu-ibu rumah tangga, pelaku usaha kuliner, hingga restoran tentu membutuhkan pasokan yang stabil. Kalau tidak kita kendalikan dari sekarang, harga bisa melonjak lebih tinggi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keakuratan data harga sebagai dasar pengambilan kebijakan. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta memastikan kesesuaian data lapangan dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jangan sampai ada perbedaan data antar daerah atau antar instansi. Kalau data tidak valid, kebijakan yang kita ambil juga bisa keliru dan justru merugikan masyarakat,” katanya.
Komoditas daging ayam ras dan minyak goreng juga mulai menunjukkan kecenderungan naik sehingga memerlukan pengawasan distribusi yang lebih ketat. Tujuannya adalah untuk mencegah permainan harga di tingkat distributor maupun pedagang.
“Kami tidak ingin yang diuntungkan hanya broker atau distributor. Peternak harus tetap mendapat keuntungan yang wajar, tapi harga di pasar juga harus terkendali,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Nganjuk akan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pemantauan pasar secara rutin, validasi data harga, serta menyiapkan langkah antisipatif seperti operasi pasar murah dan gerakan pangan murah apabila diperlukan.
“Intinya, kami tidak akan menunggu. Arahan pusat jelas, turun ke lapangan, cek langsung, dan lakukan intervensi jika memang dibutuhkan,” pungkasnya.
Melalui serangkaian langkah tersebut, Pemkab Nganjuk berharap stabilitas harga bahan pokok dapat terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan inflasi daerah tetap terkendali menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. (*)
