KabarBaik.co – Ketimpangan kebijakan, kerusakan lingkungan, hingga krisis kualitas air sungai menjadi sorotan dalam Diskusi dan Bedah Buku Reset indonesia yang digelar Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Jombang.
Kegiatan ini berlangsung di Rumah Merdeka (Rudeka) Indonesia, Kelurahan Jombatan, Jumat (26/12) sore, dan diikuti ratusan peserta dari beragam latar belakang.
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi bersama untuk membaca ulang arah pembangunan Indonesia, sekaligus merumuskan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Ketua FTBM Jombang,Luqman Hakim mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai forum terbuka menyikapi persoalan bangsa, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, hingga politik.
“Kami ingin diskusi ini menjadi refleksi bersama, termasuk bagi pemerintah daerah, agar arah kebijakan ke depan lebih berpihak pada keberlanjutan hidup masyarakat,” ujarnya.
FTBM Jombang turut mengundang unsur pemerintah daerah, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jombang, Bunda Literasi, serta perwakilan Kelurahan Jombatan. Menurut Luqman, langkah ini penting agar tidak muncul stigma atau kesalahpahaman terhadap substansi buku yang dibahas.
Plt Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jombang Prince Dindah berharap kegiatan literasi semacam ini bisa digelar secara berkelanjutan. Ia menilai diskusi publik dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan minat baca, terutama di kalangan generasi muda.
Senada, perwakilan Bunda Literasi/TP PKK, Sri Kusumaningati Saleh, menegaskan peran FTBM sebagai ujung tombak gerakan literasi. Menurutnya, taman bacaan masyarakat memiliki peran strategis dalam pengembangan enam literasi dasar, mulai dari baca tulis, numerasi, sains, hingga literasi budaya dan kewargaan.
Pada sesi utama, penulis buku Reset indonesia, Farid Gaban, memaparkan bahwa buku tersebut lahir dari perjalanan panjang Ekspedisi Indonesia Baru. Ekspedisi itu merekam suara masyarakat di wilayah pinggiran yang selama ini jarang terdengar dalam proses perumusan kebijakan.
“Ketimpangan penguasaan lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya perlindungan masyarakat kecil menjadi benang merah di banyak daerah,” kata Farid.
Ia menyoroti mandeknya reforma agraria dan dominasi korporasi besar dalam penguasaan lahan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi akar berbagai persoalan sosial dan ekonomi di pedesaan.
Farid juga mengkritik model pembangunan ekonomi yang terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan.
“Indonesia seharusnya membangun ekonomi tanpa menghancurkan alamnya sendiri. Kalau alam rusak, fondasi kehidupan dan ekonomi bangsa ikut runtuh,” tegasnya.
Selain itu, Farid menilai koperasi belum berfungsi optimal sebagai pilar ekonomi rakyat karena terlalu banyak intervensi dari atas.
Ia juga menekankan pentingnya jaminan sosial yang adil untuk menekan angka kemiskinan, serta reformasi pendidikan yang lebih kontekstual.
“Pendidikan dasar harus menumbuhkan rasa ingin tahu dan karakter anak, terutama kecintaan pada alam. Pendidikan tinggi harus diarahkan pada riset yang menjawab persoalan nyata masyarakat,” ujarnya.
Farid turut menyinggung lemahnya otonomi daerah akibat sentralisasi kebijakan, serta sistem politik yang dinilai lebih menguntungkan elite ketimbang kepentingan publik.
“Buku ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak dan berani mengoreksi arah bangsa,” katanya.
Isu lingkungan makin mengemuka saat Amirudin, aktivis Ecoton sekaligus anggota Ekspedisi Sungai Nusantara, memaparkan kondisi sungai-sungai besar di Jawa yang kini berada dalam krisis pencemaran.
Dari hasil ekspedisi di Sungai Brantas, Bengawan Solo, dan Citarum, pencemaran ditemukan hampir merata dari hulu hingga hilir.
“Di hulu Brantas masih ditemukan sekitar 14 jenis serangga air yang sensitif. Tapi hanya dua kilometer ke hilir, tinggal dua jenis yang bertahan,” ungkap Amirudin.
Ia menambahkan data Ecoton menunjukkan 68 sungai strategis nasional telah tercemar mikroplastik, dengan Sungai Brantas mencatat temuan tertinggi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum disebut membuat pencemaran terus berulang.
“Kalau dibiarkan, sungai bukan lagi sumber kehidupan, tapi sumber penyakit dan bencana ekologis,” tegasnya.
Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta menyampaikan kegelisahan atas kondisi bangsa, sekaligus berharap forum literasi seperti bedah buku Reset indonesia dapat menjadi pemantik perubahan kebijakan, dimulai dari tingkat daerah. (*)
