KabarBaik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya Reforma Agraria dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Hal tersebut disampaikan AHY saat menjadi keynote speaker dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024, Rabu (11/9) di Surabaya.
Dalam paparannya, AHY menyebut Reforma Agraria sebagai langkah strategis Kementerian ATR/BPN dalam mendukung 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Program ini, lanjutnya, bertujuan untuk redistribusi kepemilikan tanah guna menciptakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
“Tanah adalah sumber kehidupan. Tanpa tanah, kita tidak akan punya makanan, kehidupan, dan masa depan,” ujar AHY di hadapan para peserta konferensi yang hadir dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Australia, Pakistan, hingga Maroko.
Selama sepuluh tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan lebih dari 12,5 juta hektare tanah melalui program Reforma Agraria. Tanah tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan agrikultur, perumahan, dan kegiatan produktif lainnya.
Keberhasilan pendaftaran tanah ini mendapatkan pengakuan internasional, termasuk dari Bank Dunia. AHY diundang ke Washington DC pada Mei 2024 untuk berbagi pengalaman dalam World Bank Land Conference.
“Pengakuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi dalam mencapai target SDGs,” tambahnya.
Selain kontribusi dalam pengentasan kemiskinan, Kementerian ATR/BPN juga aktif dalam mendukung aksi iklim (SDGs poin Climate Action). Salah satu langkah nyata adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon.
Revisi ini, kata AHY, bertujuan untuk mempermudah proses penerapan perdagangan karbon di Indonesia. “Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan zero emission pada 2026 dan memperkuat ketahanan iklim nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan untuk mencapai SDGs. Kementerian ATR/BPN, menurutnya, telah mendorong penerapan kebijakan mixed-used planning and compact city dalam pengembangan perkotaan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kota di Indonesia memiliki setidaknya 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menyerap karbon secara alami. Ini juga akan berdampak besar pada pengurangan emisi karbon di kota-kota besar,” kata AHY.
Konferensi internasional tersebut dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta, baik secara luring maupun daring. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Airlangga, Muhammad Adyan, dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco, turut hadir dalam pembukaan acara.
AHY berharap, melalui kolaborasi lintas sektor dan internasional, Indonesia dapat terus memajukan program Reforma Agraria dan mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan. (*)
