KabarBaik.co, Jakarta- Ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih memunculkan kekhawatiran bagi penyelenggaraan haji 2026 di sejumlah negara. Tidak terkecuali Indonesia, dengan jumalh jemaah paling besar se-dunia.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta agar pemerintah menyiapkan skenario-skenario terburuk. Termasuk kemungkinan pembatalan keberangkatan, jika situasi keamanan di kawasan Teluk itu semakin tidak terkendali
Menurut Marwan, eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika Serikat membuat stabilitas kawasan Timur Tengah sejauh ini masih sulit diprediksi. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah mengutamakan keselamatan jemaah haji Indonesia di atas segala pertimbangan lain.
Wakil rakyat dari PKB itu menilai wilayah Arab Saudi sebagai lokasi utama ibadah haji berada dalam lingkar dampak ketegangan regional, sehingga risiko keamanan harus dihitung secara matang. “Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi dari sisi psikologis beragama, itu tentu berat bagi jemaah,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3).
Penyelenggaraan haji 2026 atau 1447 Hijriah diperkirakan mulai memasuki fase keberangkatan pada Mei 2026. Sementara puncak ibadah, yakni wukuf di Arafah, dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni 2026.
Selain faktor keselamatan, DPR juga menyoroti potensi kerugian finansial jika pembatalan haji benar-benar terjadi. Pemerintah diminta segera membuka komunikasi dengan berbagai penyedia layanan di Arab Saudi. Mulai dari maskapai penerbangan, hotel, katering, hingga layanan transportasi di kawasan Masyair.
Marwan menyarankan pendekatan hukum force majeure dalam proses negosiasi agar dana yang telah dibayarkan tidak hilang seluruhnya. “Pemerintah harus meyakinkan penyedia layanan supaya dana yang sudah dibayarkan tidak hangus. Berapa persen yang bisa diselamatkan, itu yang harus diperjuangkan,” tegasnya.
Skenario darurat apabila konflik pecah ketika jemaah sudah berada di Arab Saudi. Salah satu opsi yang dibahas adalah perubahan jalur penerbangan agar pesawat menghindari wilayah udara yang berpotensi menjadi zona konflik.
Marwan menyebut rute alternatif dapat diarahkan memutar melalui wilayah Afrika, misalnya dari Jeddah menuju Nairobi di Kenya sebelum melanjutkan perjalanan melalui jalur laut lepas yang dinilai lebih aman. “Penerbangan bisa dialihkan, misalnya dari Jeddah ke Nairobi lalu memutar lewat Afrika sebelum masuk ke jalur laut yang lebih aman,” jelasnya.
Di sisi lain, sebelumnya pemerintah menyatakan persiapan haji sejauh ini berjalan lancar. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa hingga awal Maret 2026, sekitar 95 persen persiapan telah selesai. Mulai dari kontrak katering, hotel, transportasi, hingga penerbangan disebut telah dituntaskan, termasuk pembayaran kepada penyedia layanan.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario antisipasi apabila situasi geopolitik berubah secara tiba-tiba. “Kita tetap menyiapkan rencana A, B, sampai C untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan atau kondisi keamanan,” kata Dahnil.
Langkah antisipatif tersebut memnag penting untuk memastikan sekaligus menjaga keselamatan ratusan ribu calon jemaah haji Indonesia di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil. (*)
