KabarBaik.co – Meningkatnya frekuensi ancaman siklon tropis di Samudera Hindia dalam beberapa pekan terakhir memicu kewaspadaan serius pemerintah dan masyarakat. Pakar mitigasi kebencanaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr. Amien Widodo MSi, menegaskan bahwa kondisi krisis ini harus menjadi momentum memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologis.
Peringatan dini yang telah dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ternyata belum mampu menahan dahsyatnya dampak Siklon Seniyar, yang memicu hujan ekstrem di sejumlah wilayah Sumatera. Banjir bandang dan longsor besar yang terjadi meninggalkan duka mendalam. Data terkini mencatat 836 korban meninggal dunia, 518 orang hilang, serta lebih dari 10.500 rumah rusak berat.
Kerusakan infrastruktur juga sangat masif. Sedikitnya 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, dan 295 jembatan dilaporkan rusak. Banyak desa terisolasi karena akses jalan terputus, sementara layanan vital seperti air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi lumpuh total.
Menurut Amien, kerusakan itu bukan semata akibat curah hujan ekstrem dari Siklon Seniyar, tetapi juga dipicu kondisi topografi bergunung-gunung dan kerusakan hutan yang berlangsung puluhan tahun.
“Tanah menjadi tidak stabil, dan banjir bandang membawa lumpur, batu, serta kayu gelondongan dengan daya rusak sangat besar,” jelas dosen Departemen Teknik Geofisika ITS, Sabtu (6/12).
Pada Rapat Dengar Pendapat DPR dan BMKG beberapa waktu lalu disampaikan adanya bibit siklon tropis baru di selatan Pulau Jawa, berpotensi mempengaruhi wilayah Jawa–Bali–NTT hingga Timika. Amien menekankan pentingnya respons cepat dan langkah mitigasi nyata, merujuk tragedi Sumatera sebagai bukti bahwa keterlambatan persiapan dapat berakibat fatal.
Di Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memetakan 14 potensi bencana, termasuk 13 jenis bencana alam seperti banjir bandang, longsor, cuaca ekstrem, hingga tsunami. Wilayah rawan tersebar di lebih dari 30 kabupaten/kota, mulai dari Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Malang, Jember, hingga Banyuwangi.
Amien menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga penyelamat. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci keselamatan. Ia merujuk penelitian korban Gempa Kobe, Jepang (1995), yang menunjukkan bahwa 35 persen penyelamatan dilakukan oleh diri sendiri, 32 persen oleh keluarga, dan 28 persen oleh tetangga. Sementara bantuan dari luar hanya menyumbang 5 persen. Artinya, 67 persen keselamatan bergantung pada kemampuan diri sendiri dan keluarga.
“Semua anggota keluarga, termasuk lansia, balita, dan penyandang disabilitas, harus memahami ancaman di sekitar mereka,” tegasnya.
Seringkali, ketika bencana besar terjadi, desa-desa terisolasi tanpa akses bantuan.
“Jika masyarakat dibekali pengetahuan dan persediaan yang benar, mereka akan mampu bertahan tanpa harus bergantung pada bantuan eksternal,” tambah Amien.
Ia menekankan pentingnya sinergisitas antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk membangun ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman siklon tropis dan bencana hidrometeorologis lainnya.
“Ketangguhan tidak lahir secara instan. Ini harus dibangun melalui edukasi, latihan, dan kolaborasi. Jika setiap keluarga dan setiap kampung sadar ancaman, maka 95 persen dari mereka akan selamat,” pungkasnya.
