KabarBaik.co, Batu – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus mendorong optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari penguatan sistem layanan kesehatan daerah. Upaya tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Strategi Optimalisasi Kepesertaan JKN yang digelar di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu.
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batu, Nurochman dan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, Pj Sekda, serta jajaran kepala perangkat daerah, dan Kepala BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja mengatakan, tingkat kepesertaan JKN di Kota Batu saat ini telah mencapai sekitar 99 persen dari total penduduk.
Namun tingkat keaktifan peserta masih berada di kisaran 80 persen. “Artinya masih ada sekitar 19 persen peserta yang terdaftar tetapi tidak aktif,” terang Aditya.
Sementara itu, Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam meningkatkan kepesertaan aktif program JKN. Menurutnya, camat, kepala desa, lurah hingga media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Pemerintah Kota Batu ingin membangun ekosistem kesehatan yang kuat sebagai bagian dari visi Batu SAE. Karena itu akses pelayanan kesehatan harus semakin merata dan masyarakat didorong lebih aktif menjaga kesehatan,” ujar Nurochman.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah terdapat 18 dokter yang tersebar di desa dan kelurahan di Kota Batu. Namun jumlah tersebut masih kurang enam dokter untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan. “Harapan kami, dengan pemerataan akses kesehatan ini pelayanan kesehatan bisa dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa terhalang jarak,” ungkapnya.
Pemkot Batu juga mulai memperluas akses layanan dokter di tingkat desa melalui Polindes atau Pondok Bersalin Desa. Saat ini, sebanyak 18 dokter telah ditugaskan melayani masyarakat di sejumlah desa dan kelurahan di Kota Batu.
Meski belum setiap hari, layanan dokter di polindes kini dapat diakses masyarakat setidaknya tiga hari dalam satu minggu. Sebelumnya, layanan kesehatan di polindes umumnya hanya ditangani tenaga kesehatan non-dokter. “Memang belum semua desa terlayani dokter, tetapi ini langkah awal. Ke depan kami ingin setiap desa minimal memiliki akses dokter, baik seminggu sekali atau dua minggu sekali,” jelasnya.
Selain memperkuat layanan di fasilitas kesehatan, Pemkot Batu juga mengembangkan layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah atau home care. Program ini menyasar masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas, terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. “Dalam program ini tenaga kesehatan memberikan pelayanan langsung di rumah agar hak atas layanan kesehatan tetap terpenuhi,” ungkap Nurochman.
Di sisi lain, dari hasil identifikasi di lapangan masih terdapat sejumlah posyandu yang belum memiliki peralatan lengkap dan sebagian masih menggunakan fasilitas pinjaman. Karena itu, Pemkot Batu kini mulai mengubah paradigma penanganan kesehatan dari pendekatan reaktif menjadi lebih proaktif.
Jika sebelumnya layanan kesehatan bersifat kuratif atau menunggu masyarakat sakit, kini pendekatan yang dilakukan lebih menekankan upaya preventif atau pencegahan sejak dini. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan ekosistem layanan kesehatan yang bersiaga selama 24 jam melalui puskesmas sentral guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Pemerintah hadir untuk memastikan fasilitas kesehatan dasar, khususnya di posyandu desa dan kelurahan, dapat terpenuhi secara merata,” tegas Nurochman. (*)
